Pengadilan Negeri Malili

Pembaruan terakhir: Senin, 18 Maret 2019

› ‹

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Selengkapnya

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Selengkapnya

Prosedur Berperkara
Penelusuran Perkara
Direktori Putusan
Info Kasasi/PK

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

Prosedur perkara perdata

Prosedur perkara pidana

Tarif Panjar

Tarif PNBP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

Kunjungi SIPP

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Putusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Kunjungi Direktori Putusan

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

Kunjungi SIAP-MARI

Headline News

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS PN MALILI

Pengadilan Negeri Malili menyatakan pakta Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Ketua Pengadilan Malili mengatakan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan dilakukan oleh semua elemen pejabat khususnya pejabat pengadilan Negeri Malili. adapun dokumen yang menjadi sasaran dan rencana kerja Zona integritas ini bisa di download disini.